Prabumulih, SIKAP Indonesia - Menanggapi pemberitaan terkait permintaan dari Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel, Firdaus Komar yang meminta agar
seluruh kepala daerah untuk tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran
media akhirnya ditanggapi oleh Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM.
Ridho
mengaku tidak akan memangkas atau memotong anggaran publikasi media yang telah
bekerja sama dengan Pemerintah Kota Prabumulih. Hal ini disampaikan oleh
Walikota di hadapan sejumlah awak media pada Senin (18/05/2020), dalam kegiatan
Confrence pers Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang rapat lantai satu kantor
Pemkot Prabumulih.
Dalam
kesempatan itu Ridho mengatakan, meskipun pemerintah pusat telah memangkas APBD
terhadap seluruh kabupaten dan kota se Indonesia akibat dampak corona atau
covid-19, namun pihaknya tetap komitmen untuk tidak mengurangi anggaran
publikasi media. Sebab menurutnya, media juga merupakan garda terdepan yang
turut serta membantu pemerintah. Khususnya dalam hal publikasi berita terkait
kinerja atau upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi
pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
Ridho
mengaku, media cetak, televisi, radio, maupu online adalah penyambung lidah
bagi Pemerintah. Melalui media inilah masyarakat dengan mudah mengakses
informasi yang dibutuhkan pembaca.
Tanpa
media, masyarakat tentunya tidak akan tahu kinerja serta upaya dan langkah yang
telah dilakukan Pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19. Untuk itu ia juga
berharap agar para awak media bisa menyampaikan berita yang berimbang kepada
masyarakat, khususnya dalam hal pemberitaan perkembangan kasus Covid-19.
"Jangan
malah membuat isu atau berita hoax yang akan memicu polemik di tengah
masyarakat. Maka dari itu kepada rekan-rekan wartawan kami harapkan bisa
menyampaikan berita yang sejuk kepada pembaca. Apalagi mengenai berita Covid-19,
karena berita ini sangat sensitif bagi pembaca jika penyajiannya tidak
berimbang," ujar Ridho.
Masih
kata Ridho yang didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Drs Muhammad Ali MSi menuturkan, bukan hanya tidak memangkas
anggaran namun pihaknya juga akan berusaha untuk menambah anggaran media jika
kondisi keuangan Pemkot Prabumulih memungkinkan. Penambahan anggaran media ini
akan dikaji ulang dalam ABT jika memang diperlukan.
"Tapi
disatu sisi pemberitaan yang disampaikan itu adalah berita yang dapat
mendinginkan masyarakat, jangan malah berita-berita yang buat panas masyarakat.
Disinilah peran media kita harapkan sehingga bisa membantu pemerintah dalam hal
penyampaian informasi yang dibutuhkan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya,
Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar meminta kepada seluruh kepala daerah untuk
tidak melakukan refocusing dan realokasi anggaran media yang telah bekerjasama
dengan pemerintah. Hal ini disampaikannya mengingat sudah ada beberapa kepala
daerah yang melakukan pemotongan anggaran media.
Padahal
menurutnya, media adalah garda terdepan dalam hal menyampaikan informasi kepada
masyarakat, khususnya upaya atau kinerja yang telah dilakukan pemerintah dalam
hal pencegahan penyebaran wabah Covid-19.
Menurut
Firdaus, alasannya Pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan semua sendi
kehidupan, membuat kalang kabut dan kekhawatiran dunia, begitu juga dialami
Sumatera Selatan. Salah satu sektor yang merasakan dampak dan benar-benar
terimpit adalah industri media.
Pada
tahun 2020 ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk mengatasi pandemi
Covid-19 ini sebesar Rp 400,1 Triliun. Bahkan masing-masing kota dan kabupaten
di Sumsel juga menganggarkan melalui
APBD yang besarnya variatif.
Karena
pada dasarnya media memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan tugas pers, seharusnya
mendapatkan porsi atau minimal tidak dikurangi dari anggaran.
Disisi
lain media justru makin sulit dalam mempertahankan industri media meski hanya
untuk menghidupkan medianya sendiri. Apalagi seiring dengan makin berkurangnya
aktivitas bisnis di Tanah Air. (Rusdi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar