Usulan PSBB di Kota Prabumulih Akhirnya Disetujui

Walikota Prabumulih, Ridho Yahya membagikan masker kepada pengendara motor

Prabumulih, SIKAP Indonesia - Usulan PSBB kota Prabumulih yang ditunggu-tunggu beberapa Minggu akhirnya terkabul juga, ini dibuktikan dengan turunnya Keputusan Menkes RI Nomor : HK 01.07/Menkes/306/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Prabumulih dalam rangka  percepatan penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Adapun pertimbangan penetapan PSBB tersebut antara lain, bahwa berdasar data yang ada telah terjadi peningkatan dan menyebaran kasus Covid-19 yang cepat dan signifikan serta diiringi kejadian transmisi lokal di Kota Prabumulih.

Masih dalam SK Menkes RI tersebut, menyebutkan Pemkot Prabumulih wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan menyosialisasikan pola hidup sehat dan bersih kepada masyarakat.

Akhirnya Wako Prabumulih dan Forkompinda Usulkan PSBB Gubernur Upayakan PSBB Kota Palembang dan Prabumulih. Seperti diketahui, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang akhirnya Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) sepakat akan mengusulkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Kota Prabumulih.

BERITA TERKAIT : Sekda Pimpin Rapat Koordinasi Penyusunan Draft Perwako PSBB di Kota Prabumulih

Walikota Prabumulih, Ir. H. Ridho Yahya, MM didampingi Ketua DPRD  Sutarno SE dan Wakapolres  Kompol Agung Adhitya SIK kepada wartawan dalam prescon di ruang rapat lantai I Pemkot Prabumulih usai memimpin rapat dengan Forkompimda, Senin (27/04),  menyatakan Pemkot Prabumulih siap apapun keputusannya  terkait PSBB.

Lebih lanjut pria yang gemar olahraga ini menjelaskan, apabila PSBB benar-benar diterapkan maka Pemkot Prabumulih akan bersikap keras dan lebih serius dalam pelaksanaanya.

BACA JUGA : Warganet Mulai Mengeluhkan Adanya PSBB Yang Akan Diterapkan Di Kota Prabumulih

“PSBB bukan sesuatu yang menakutkan juga, seandainya PSBB diberlakukan kita bisa keras, jika ada yang berkumpul harus dibubarkan, angkutan umum kalau penumpang lebih dari 3 harus diturunkan,” ucapnya seraya menegaskan pemberlakukan PSBB harus lebih keras lagi dalam pembatasan sosialnya.

Masih kata Ridho, saat ini pihaknya tengah memikirkan warga dari 7 kabupaten kota yang kerap melintas di Prabumulih terkait penerapan PSBB tersebut. (Rusdi)