Prabumulih, SIKAP Indonesia - Mulai beredar di Facebook dan media sosial lainya
tentang adanya peraturan ini. Ada yang pro juga ada yang kontra. (13/05/2020).
Mulai
banyak masyarakat Prabumulih yang menganggap bahwa penerapan PSBB ini tidak
efektif, bahkan mereka menganggap peraturan tersebut rancu atau tidak sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya. Mereka merasa peraturan tersebut menyulitkan
dalam berkegiatan di luar rumah.
Banyak
hal yang mereka takutkan, seperti tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga,
tidak dapat lebaran, tidak dapat memperoleh bahan pangan yang dibutuhkan, serta
karena plat motor mereka yang keseharianya hanya berkebun dan tidak memiliki
plat nomor tidak diperbolehkan untuk melewati jalan raya. (13/5/2020)
Selain
itu, mereka juga mengeluhkan tentang lokak pekerjaan yang sulit di masa pandemi
Covid-19 ini. Sebagai contoh, para tukang ojek yang sepi penumpang, nunggak
pembayaran kendaraan, dan bagi mereka yang mengontrak di bedeng harus mulai
mutar otak agar dapat menyambung hidup. Terlebih lagi bantuan BLT yang tidak didata,
apalagi mereka menganggap bahwa mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan
tetapi tidak mendapatkan hak yang seperti yang di dapatkan oleh para karyawan
yang mempunyai gaji akibat Pemerintah tidak transparant alias pilah pilih.
Warganet
juga turut menyalahkan pemerintah karena kebijakannya yang membingungkan karena
mereka mengklaim bapak Presiden Joko Widodo hanya diam saja dan hanya anak
buahnya yang berseteru.
"Kito
nonton berita be pening dewek dengarnyo keliatan nian dak ado yang kompak, ado
yang ngelarang, ado yang batasi, ado yang bolehkan, sementaro pak Presiden diam
bae anak buahnyo berseteru cak itu laju kito ni rakyatnyo cak sapi dilepas
dipasang tali. Kami mengharapkan kepada Pemerintah Kota Prabumulih agar
mempertimbangkan kembali pelaksanaan aturan PSBB ini, kira-kira sudah begitu
gentingkah masalah Covid 19 di kota ini ?
(RUSDI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar